kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo menungkapkan keadaan kota palopo ketika ini telah berangsur pulih.
kapolri pun meminta berbagai komponen penduduk supaya memenuhi proses demokrasi selama pemilihan wali kota palopo melalui bagus dan menggunakan jalur hukum kalau ada ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
kejadian di palopo, sudah pasti dibandingkan proses demokrasi, masyarakat menghormati keputusan kpu, proses berlangsung demokratis hingga tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran serta perusakan, tutur kapolri saat memberikan keterangan selama kantor presiden, senin.
kapolri mengatakan ketika ini bagian kepolisian masih melakukan penyelidikan, sementara Satu orang baru menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta agar menghormati proses dan diselenggarakan kpu, manakala telah dianggap ada dan melanggar bisa diproses dalam mahkamah konstitusi, ujarnya.
Baca Juga: Wisata ke Pulau Tidung - Peluang Bisnis Online - Cantik dengan Cream Adha
sementara tersebut menteri dalam negeri gamawan fauzi mengatakan sudah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo supaya mengambil pengamanan supaya situasi terserah normal.
saya sejak kemarin telah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan agar mengikuti langkah-langkah pengamanan segera dibandingkan kerusuhan tersebut. hingga siang ini kita baru memonitor terus. aku telah kirim dirjen kesbangpol agar membicarakan cara lanjutan melalui pemerintah daerah, ujarnya sebelum mengikuti rapat sedikit dengan presiden di kantor presiden, senin.
ia menungkapkan dibandingkan sisi pendidikan politik seharusnya ada tanggung jawab dibandingkan partai politik atas kader-kadernya, itulah juga tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar juga tak mempunyai masalah seperti ini. apabila berbagai daerah hendak terjadi konflik dengan pemilihan segera dengan demikian nanti koleksi kita kalau tak dewasa-dewasa juga dalam berdemokrasi dapat tinggal ke perwakilan nah tanpa diketahui undang-undangnya sedang kita bahas dengan dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,banyak pemikiran untuk pelayanan warga banyak di kabupaten, perizinan ada di provinsi, kemudian pemilihan langsung selama provinsi, sementara di perwakilan kota/kabupaten melalui perwakilan di dprd, ini konsep baru tengah dibahas.