gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan biasa disapa jokowi tersebut mengatakan bahwa, penandatanganan surat itu tak masuk akal.
ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan dilaksanakan badan usaha milik negara (bumn) dan tidak membutuhkan tanda tangan presiden ri untuk dapat membeli anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. kalau gitu maka dirut bumd saja, papar jokowi pada balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
jokowi menyampaikan bahwa yang seharusnya menandatangani surat tersebut merupakan pihak dan menggunakan dana anggaran langsung yakni, direktur utama pt. mrt jakarta sebagai konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya yang tanda tangan, berarti aku harus ngawasi semua tiap detik, menit, produk. kayak enggak banyak kerjaan saja aku, katanya.
penolakannya supaya menandatangani surat itu, lanjutnya, juga dibuat jenis preventif bila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan di penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya dan dan mesti tanggungjawab, ujarnya.
sptjm adalah salah Salah satu persyaratan dan diminta oleh menteri keuangan untuk bagian pemprov dki mampu mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.