badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program jaminan kesehatan warga (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) di 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk menyimpulkan keberadaan kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo pada jakarta, selasa.
hadi menyatakan, kelemahan tersebut antara lain belum kehadiran database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tak dilakukan dengan bagus serta kehadiran perbedaan data penduduk miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko penduduk miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sebab tidak tercakup pada web jamkesmas serta jamkesda.
selain tersebut banyak penyaluran, pencairan, penggunaan juga pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas di 2010 serta 2011, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Badan - Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing - Melangsingkan Badan
menurut dia, kelemahan tersebut mampu menganggu objek wisata program jamkesmas juga jamkesda untuk memenuhi hak penduduk miskin yang tidak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk tenntang pelayanan kesehatan penduduk selama pilihan properti sakit milik pemerintah serta mendapatkan kehadiran ketidakefisienan pada hal perbekalan farmasi serta standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan daripada 66 properti sakit yang diperiksa, cuma Salah satu rsud dan telah efektif selama membuatkan pelayanan obat selama instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi dan tidak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan juga pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi lokasi semua tahapan.
selain itu, masih banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, juga rawat jalan dan tidak pas standar oleh karenanya pelayanan tak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab mempunyai pelayanan kesehatan penduduk yang bermutu, aman, efisien juga terjangkau sehingga properti sakit umum harus berbenah supaya meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tak ada masyarakat yang tidak bisa dilayani melalui bagus dengan properti sakit, khususnya rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data kemarin, pemerintah sudah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit dalam semua indonesia.