badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu disampaikan kepala bkd karimun kamarullazi di hadapan 103 honorer dalam pertemuan pada ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan yang juga dikuti kepala inspektorat serta pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyampaikan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi mau memeriksa kembali berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim ingin memverifikasi ulang berkas dan benar. jadi, manakala seandainya ada yang menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi itu memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai muncul sanggahan sesudah diumumkan lulus dijadikan calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak dulu adalah tanggung jawab bkd, sementara merupakan kewenangan aparat penegak hukum karena telah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data mesti diselesaikan karena mampu menimbulkan preseden buruk pada perekrutan honorer dalam lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan begini bisa diproses dengan hukum biarpun telah diangkat adalah cpns, ujarnya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi mengatakan zat pidana tak hilang walaupun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum sebab perbuatan itu sudah termasuk tindak pidana. bukan cuma honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan untuk honorer juga harus diproses dengan hukum, katanya.
tindakan tegas terhadap oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan cuma untuk menegakkan hukum, sementara untuk menciptakan keadilan makanya tak banyak pihak-pihak dan terzalimi.
kasihan melalui orang dan berhak namun tak sediakan kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tak terpuji tersebut. efek jera harus diberikan oleh karenanya tak banyak lagi oknum yang berbuat itulah, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menungkapkan pada peraturan pemerintah no43/2007 juga keputusan menteri pendayagunaan serta aparatur negara no5/2010 tentang pengangkatan honorer kategori ii menuturkan kiranya tidak banyak klausul atau Satu pasal pun yang menunjukan bahwa honor daerah dapat diangkat untuk cpns.
peraturan tersebut menyebutkan kiranya honorer dibiayai tidak melalui apbd ataupun apbn. tak juga ada pasal yang menyebutkan kiranya mereka dapat berusaha selama instansi pemerintah dengan terus-menerus. faktanya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal dari apbd serta apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menungkapkan, pihaknya telah menemukan dugaan manipulasi data sederat honorer dan memenuhi kriteria merupakan cpns 2013 di normatif honorer kategori ii daripada dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 tentang penetapan tenaga pendidik dan kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri serta swasta selama 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 orang tercatat di daftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut selama 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, di tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun itu bisa sebagai bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, dan bisa sebagai bukti bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan tersebut, secara dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal menjadi tenaga honorer kategori ii yang memenuhi kriteria adalah cpns 2013. rata-rata mereka tercatat untuk tenaga honorer selama tahun 2006 juga 2007, hanya Salah satu orang dan tercatat sebagai honorer direkrut pada 1 desember 2005, tuturnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan adanya sederat honorer dan tercatat selama registrasi normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan aku, dana bos untuk sd juga smp awalnya dimulai dengan pemerintah pusat di juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian program wajib mempelajari sembilan tahun. karena itu sudah selayaknya data honorer dan dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, sebab otomatis masa kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut dibuat honorer pada 31 desember 2005, katanya.
